INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Salah satunya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewajibkan Badan Usaha Milik Negara untuk mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah komitmen BUMN, BUMD dan Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, maupun masyarakat Kota Semarang pada umumnya.
Pasal 6
Penyelengara PKBL adalah setiap BUMN, BUMD dan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama BUMN, BUMD dan Perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Semarang, baik berstatus pusat, cabang/perwakilan atau unit pelaksana.